Pendidikan Dasar

BIAYA PENDIDIKAN DASAR GRATIS DISETUJUI



Thursday, 22 January 2009

DPRD PAREPARE – Usulan Dinas Pendidikan terkait biaya pendidikan gratis pada dasarnya mendapat persetujuan di tingkat panitia anggaran (panggar). Hal ini dibenarkan oleh anggota panggar Ir Kaharuddin Kadir M.Si saat dikonfirmasi wartawan koran ini di DPRD, Rabu 21 Januari kemarin.
“Saya berharap kepada pihak Dinas Pendidikan ke depan tidak boleh ada lagi pungutan kepada siswa, apapun alasannya,” tandas Kahar.
Bagi siswa yang terancam putus sekolah, sambung legislator DPD II Golkar ini, diusulkan dana untuk biaya pembelian baju seragam dan biaya transportasi. Sementara siswa yang putus sekolah, sudah dianggarkan di panggar pakaian seragam, biaya transportasi agar siswa tersebut kembali sekolah. “Jadi masalah anak tidak mampu betul-betul mendapat perhatian agar dapat memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Sementara usulan anggaran pada Dinas Kesehatan, masih dicermati dan butuh penjelasan terkait dengan usulan-usulannya. Karena beberapa usulannya, terdapat beberapa item ditemukan usulan kegiatan sosialisasi. Sehingga dengan kondisi ini, panggar berpikir untuk mengalihkan sebahagian usulannnya pada kegiatan yang lebih skala prioritas seperti anggaran untuk kesehatan gratis.
Hemat Kahar, perlunya anggaran pada kesehatan gratis, karena sejauh ini, ada beberapa masyarakat miskin yang tidak terdata yang datang di Puskesmas, yang terkendala dengan pelayanan. Dengan kondisi ini disarankan agas Diskes mengalihkan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terdata dan dimasukkan dalam Jamkesmas atau Askeskin.
Masih terkait dengan itu, diperlukan adanya pertemuan pihak Dinas Kesehatan dengan pihak rumah sakit, menyikapi biaya perawatan bagi mereka masyarakat miskin yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Masalahnya, kata Kahar, karena selama ini warga miskin yang dirujuk ke RSUD terkadang tidak ada obat yang disediakan dari pihak rumah sakit. Olehnya itu, diharapkan ada dana yang mendanai hal tersebut.

Pendidikan Dasar

Bank Dunia Dukung Pendidikan Dasar

Rakyat Merdeka, 3 September 2008
Jakarta, RMexpose. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, masih tergolong dalam posisi transisi. Berbeda dari daerah lain yang sudah ‘matang’ dan tak ada masalah pendidikan dan kesehatan, Minut masih menyimpan persoalan pendidikan.
Oleh karena itulah World Bank (Bank Dunia) memasukkan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa ini ke dalam program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Minut menetapkan Desa Tumaluntung sebagai desa percontohan program yang didanai Bank Dunia.
PNPM Generasi Sehat dan Cerdas adalah program percontohan inovatif yang dimaksudkan mempercepat tercapainya tiga tujuan dari Millenium Development Goals, yakni: mencapai pendidikan dasar untuk semua, menurunkan angka kematian balita, dan meningkatkan kesehatan ibu.
Desa Tumaluntung sebagai peserta PNPM Generasi Sehat dan Cerdas bertekad untuk meningkatkan indikator-indikator kesehatan dan pendidikan dasar dengan menggunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahunan sebesar rata rata Rp 79.800.000 di tiap desa.
Fasilitator terlatih di Desa Tumaluntung, Marcel membantu penduduk desa melaksanakan proses perencanaan partisipatoris dan membantu mereka mengidentifikasi serta mencari pemecahan masalah lokal. Di desa itu masalah yang ada adalah banyak murid SD kelas dua dan tiga, bahkan kelas empat ternyata belum bisa baca-tulis.
‘’Kalau pun bias membaca, tidak lancar sehingga mereka minder. Kalau tidak ditangani, lama-lama mereka berjhenti sekolah karena malu diledek teman-temannya,’’ kata Marcel.
Maka berkat dukungan dana dari Bank Dunia itulah diadakan ‘kelas tambahan’ setelah jam sekolah formal.
Bertempat di Posko-Sekretariat PNPM Generasi Sehat dan Cerdas di Desa Tumaluntung, kegiatan belajar dilakukan oleh guru honorer yang diambil dari guru SDN setempat. Selaoin itu kegiatan Posyandu juga dilakukan di situ.

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/SUJQ7HZK30

Pendidikan Dasar

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar.

JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.
Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.
Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.
Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.
Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.
Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.
ELN
Sumber
January 14, 2009 Kategori: Berita Pendidikan

Pendidikan Dasar

Pengelolaan Terpadu Pendidikan Dasar

Oleh: Syamsul Bakhri Gaffar

A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan (1) cara pengelolaan Pendidikan dasar (2) Hasil pengelolaan pendidikan dasar (3) Bagaimana sebaiknya pemberantasan buta baca tulis aksara latin itu dilakukan sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat diberantas secara tuntas.
Untuk mendapatkan jawaban, maka diadakan penelitlan terhadap 2O satuan pendidikan dasar terdiri dari 7 SD, 2 Madrasah Ibtidaiyah, 2 SMP, 1 Madrasah Tsanawiyah, 7 Kejar Paket A dan 1 Kejar Paket B, Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif model kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa {1} Cara pengelolaan pendidik¬an dasar selama ini di Kabupaten Takalar belum dilaksanakan secara terpadu, (2) Hasil pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten Takalar belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan, (3) Cara dan hasil pelaksanaan Program Paket A dan Paket B juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu. disarankan perlunya pengelolaan pendidikan dasar secara terpadu, baik antara pengelola satuan pendidikan formal (SD dan SLTP) dengan pengelola satuan pendidikan nonformal (paket A dan paket B) maupun antara pengelola satuan pendidikan nonformal dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sebagian besar desa-desa, terutama yang agak. jauh dari ibu kota Kecamatan Galesong Utara memiliki prasarana dan sarana tranportasi yang masih terbatas, sehingga pemantauannya masih relatif sulit. Karena itu partisipasi dan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah merupakan faktor penting dan menentukan untuk suksesnya pelaksanaan pendidikan dasar di Kecamatan Galesong Utara. Artinya kemitraan keluarga, masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan bobot keterpaduan pengelolaan pendidikan dasar di Kecamatan Galesong Utara.
2. Makin terisolasi lokasi pemukiman penduduk dari pusat pemukiman penduduk, makin banyak anak usia Seko¬lah Dasar yang tidak masuk sekolah., dan yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.
3. Selama ini belum pernah diadakan pertemuan bersama antara para Kepala Sekolah untuk membicarakan masalah pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat akan pendidikan dasar. Akibatnya fungsi pelayanan pendidikan secara umum kepada masyarakat tidak terpenuhi sebagairnana mestinya seningga masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah. Sekolah-sekolah sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri tidak terdapat jalinan kerja sama yang nyata dalam pencapaian tujuan wajib belajar khususnya usia 7-12 tahun.
4. Pelaksanaan kelompok belajar baik Kejar Paket A maupun Kejar paket B di Kecamatan Galesong Utara belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya jadwal kegiatan belajar kelompok ditentukan 2 kali seminggu, tetapi kenyataannya pertemuan kelompok untuk belajar bersama hanya sekali dalam seminggu. Kegiatan belajarnya lebih banyak berlangsung secara individual di tempat warga belajar masing-masing. Demikian pula pengawasan pelaksanaan kegiatan belajar kelompok kurang berjalan dengan baik.
5. Masih terdapat cukup banyak warga masyarakat yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan, meskipun di desa-desa/kelurahan telah berulangkali dibentuk kelompok belajar. Umumnya Kejar paket A yang pernah ada, tidak memiliki catatan mengenai hasi1 terakhir dari warga belajarnya. Kenyataan lain banyak kejar Paket A yang ada sekarang, tetapi sulit untuk ditemukan kelompok yang sedang belajar.
6. Di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Galesong Utara ternyata masih terdapat anak usia 13 ke atas yang tidak pernah sekolah.
7. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Galesong Utara masih kurang di banding jumlah SD dan lokasi SLTP tidak menyebar (hanya memusat di sekitar ibu kota Kecamatan).

Pendidikan Dasar

Kurikulum Ekonomi Syariah untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Ditulis oleh Abdul Aziz Setiawan

Thursday, 16 November 2006

Kita bersyukur bahwa sudah banyak perguruan tinggi (PT) yang mengajarkan ekonomi syariah di tanah air. Beberapa lembaga bahkan fokus menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) seperti STEI SEBI, STEI Tazkia dan STIS Yogyakarta. Sedangkan beberapa universitas besar telah membuka konsentrasi ekonomi syariah seperti UI, Unair, IPB, UIN Jakarta, UIKA Bogor, dan sebagainya. Selain itu program pasca sarjana juga banyak ditawarkan seperti di PSKTTI UI, UIKA Bogor, Trisakti untuk program Magister, dan bahkan Trisakti dan UIN Jakarta sudah menawarkan sampai program Doktoral. Peminatnya pun luar biasa, untuk program Magister misalnya PSKTTI UI memiliki peserta yang mencapai sekitar 500-an. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar dibanding peminat program pasca sarjana diberbagai Universitas lain didunia yang sudah lama membuka program ini. Tak heran kalau banyak pakar ekonomi Islam terkagum-kagum dengan perkembangan di Indonesia ini dan mereka menaruh harapan besar. Dr. Monzer Khaf misalnya sangat antusias dan berharap akan muncul 'fajar ekonomi Islam' dari Timur, yang sebelumnya studi dan kajiannya tertinggal dari kawasan Timur Tengah dan Barat. Tentunya dengan dukungan dan harapan tersebut semakin membuat kita berusaha memperbaiki diri, terutama berkaitan dengan tangungjawab untuk merealisasikan pendidikan ekonomi syariah sampai tingkat pendidikan dasar. Karena bagaimanapun pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan tetapi yang jauh lebih penting adalah proses internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas hidup, dan ini tentunya akan sangat efektif jika diterapkan semenjak pendidikan dasar. Selain itu, dalam pendidikan dasar dan menengah saat ini, pendidikan ekonomi masih didominasi oleh worldview dan muatan ideologi kapitalisme. Dan hal ini yang menjadi akar kerusakan yang dahsyat dalam perekonomian dan ini tentunya membutuhkan sebuah perubahan yang serius dan fundamental. Ekonomi Syariah Tingkat Dasar dan Menengah Upaya untuk mewujudkan pendidikan ekonomi syariah untuk tingkat dasar dan menengah ini bukan sekedar wacana, tetapi sudah mulai dirintis. Kita bisa melihat upaya ini misalnya dirintis oleh Pemerintah Kota Tasik, Jawa Barat. Pelajaran Ekonomi Islam di Tasik diberikan kepada Siswa SMP secara bertahap. Pemkot Tasik, melalui SK No 421.7/2005 menjadikan pelajaran ekonomi Islam sebagai muatan lokal yang wajib diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah. Ketentuan tersebut berlaku mulai tahun 2006 dimana seluruh sekolah lanjutan tingkat pertama dan sejenisnya harus mengajarkan muatan lokal tersebut. Penerapannya dilakukan bertahap, untuk tahun ajaran 2005/2006 mata pelajaran ekonomi Islam dimasukan dalam mata pelajaran pengetahuan sosial dan ekonomi. Pelajaran tersebut disampaikan kepada siswa kelas VII (kelas 1 SMP) Kemudian pada tahun berikutnya, 2006-2007, pelajaran ekonomi syariah menjadi muatan lokal wajib untuk siswa kelas VII, VIII dan IX (siswa kelas 1, 2, dan 3). Materinya diberikan untuk dua jam pelajaran. Tahun 2007-2008 dan seterusnya, materi pelajaran ekonomi Islam disampaikan tersendiri dengan judul ekonomi Islam. Langkah ini adalah sebuah terobosan yang sangat bagus dan layak dicontoh oleh pemerintah daerah yang lain. Hal yang sama juga mulai di rintis di Perguruan Al Azhar untuk menjadi pilot proyek dengan menjadikan ekonomi syariah menjadi muatan lokal di seluruh SMP dan SMA Al-Azhar. Mereka sudah akan mulai tahap awal dengan pelatihan sekitar 500 guru SMP dan SMA-nya untuk memperoleh pengajaran tentang sistem ekonomi syariah. Tentu ini adalah langkah yang maju dan cukup menggembirakan, meski ini baru upaya awal kepeloporan. Saat ini kita tertinggal dari Malaysia, dimana pelajaran ekonomi syariah disana sudah diajarkan sejak kelas 1 SMU sejak lebih dari 20 tahun lalu. Dan kurikulumnya terus dikembangkan sesuai perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjadi bagian dari pelajaran ekonomi umum dan karena itu yang mengaturnya departemen pendidikan dan bukan departemen agama. Malaysia memiliki tujuan agar ekonomi syariah diajarkan di seluruh sekolah, negeri dan swasta dan dipelajari semua siswa, Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian ekonomi syariah masuk ke dalam kurikulum nasional tidak sekedar muatan lokal. Malaysia benar-benar berusaha mengembangkan diri menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah membekali pelajar sekolah menengah umum dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan cara ini diharapkan, kesadaran dan pengetahuan ekonomi Islam tumbuh sejak dini. Langkah Strategis Proses perbaikan perekonomian bangsa ini sungguh sangat mendesak, dan langkah paling fundamental adalah membenahi pembentukan SDI. Bagaimanapun kerusakan sistem ekonomi kita, paling fundamental dipengaruhi oleh kesalahan dan kerusakan ilmu ekonomi yang diajarkan, ditanamkan serta membentuk perilaku ekonomi individu sejak kecil. Harus diakui bahwa dominasi pengajaran ilmu ekonomi di pendidikan dasar kita adalah warisan pencerahan Eropa dan dikembangkan dari filsafat barat yang bermuatan ideologi kapitalisme. Dan sebagaimana telah disadari oleh pengkaji teori ilmu-ilmu sosial, filsafat barat dan ideologi kapitalisme memiliki cacat bawaaan, mengidap "retakan epistemologis (epistemological rupture)", sehingga tidak bisa menjadi landasan dalam membangun ilmu sosial yang kokoh. Kerusakan ilmu inilah yang kemudian menyesatkan 'anak didik', bahkan sampai ketika menjadi pemimpin dan pengambil kebijakan ekonomi (Wan Mohd Nor Wan Daud, "Filsafat dan Praktik Pendidkan Islam Syed M. Naquib Al-Attas", Mizan, 2003: 112-118). Bagi kita yang pernah mengenyam pengajaran ekonomi di pendidikan dasar-menengah dan saat bersamaan mendapatkan pendidikan al-Islam tentu merasakan split personality. Ada kontradiksi yang luar biasa antara muatan ilmu ekonomi tersebut dengan pendidikan al-Islam yang kita dapatkan. Itulah yang dialami oleh kita semua, dan seluruh anak-anak negeri ini yang sebagian besar hidup dalam keluarga yang menekankan spiritualitas. Oleh karena itu, secara bersama-sama harus dilakukan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pembenahan dalam sistem dan kurikulum pendidikan ekonomi. Untuk itu penulis mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memulai upaya ini: Pertama, memperbanyak upaya kepeloporan pedidikan ekonomi syariah dari sekolah dasar dan menengah milik Ormas Islam. Banyak Ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan yang jumlahnya ribuan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', Hidayatullah, Persis, dll. Tentu upaya kepeloporan dapat dimulai dari ribuan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Ormas Islam tersebut untuk mulai mengkaji dan merealisasikan kurikulum ekonomi syariah. Langkah ini tentu akan lebih mudah, baik melalui kurikulum lokal maupun memasukkan dalam muatan pengajaran baik untuk sekolah umum, madarasah, pesantren, maupun SDIT-nya. Tentu saja hal ini membutuhkan kepedulian, keberpihakan dan pengorbanan para tokoh, pimpinan, guru-guru untuk bersama-sama mengkaji kembali kazanah ekonomi Islam yang sangat kaya ini. Buku-buku rujuakan tentang Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Mikro Ekonomi Islam, dan Makro Ekonomi Islam yang sudah banyak beredar bisa dijadikan rujukan awal. Kedua, melakukan reformasi kurikulum ekonomi di Depag dan Depdiknas. Sebagaimana dipahami bahwa dua induk regulasi pendidikan kita ada di dua lembaga ini, untuk madarasah-madarasah ada di Depag dan sekolah-sekolah umum ada di Diknas. Seluruh muatan kurikulum nasional diatur oleh lembaga ini. Oleh karena itu harus terus didorong agar ekonomi syariah baik secara formal maupun substantif masuk dalam muatan kurikulum. Keberhasilan Malaysia perlu dicontoh, tentu saja dengan perbaikan yang fundamental. Kita telah mengalami kemajuan yang cukup berarti untuk kurikulum ekonomi syariah bagi pendidikan tinggi (PT) di Depag, dan di Dikti sudah dibolehkan masuk minimal pada mata kuliah pilihan. Tetapi belum ada perkembangan sama sekali untuk kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, dan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena pendidikan dasar dan menengah adalah masa emas pembentukan kepribadian yang paling efektif. Ketiga, menyediakan buku-buku panduan pengajaran dan pendukungnya. Hal ini tentu saja perlu kebijakan keberpihakan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pendanaan pengembangan studi ekonomi syariah. Kita perlu mencontoh Malaysia yang setiap tahun pemerintahnya menyediakan 200 juta ringgit (sekitar Rp 500 milyar) khusus untuk pengembangan ekonomi Islam. Keempat, mengoptimalkan potensi keunggulan fasilitas dan program belajar di Sekolah Islam-Terpadu (SD-IT/SMP-IT/SMA-IT) maupun Pesantren Modern yang juga sudah mengembangkan penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Karena perkembangan literatur ekonomi syariah yang paling banyak saat ini adalah dalam dua bahasa ini. Dengan demikian model-model lembaga pendidikan unggulan ini diharapkan dapat menjadi syaitaroh (mercusuar) penyiapan SDI unggulan yang diharapkan nantinya akan melanjutkan pada PT dan mengambil jurusan ekonomi syariah. Sehingga kedepan mereka akan menjadi tokoh-tokoh ekonomi Islam baik sebagai praktisi, birokrat, akademisi, maupun entrepreneur yang handal. Selain itu ketersediaan referensi, perpustakaan yang lengkap dan akses internet bisa mempermudah proses pembelajaran baik untuk guru maupun santri. Kelima, pengembangan kurikulum ekonomi syariah harus terus dilakukan. Karena bagaimanapun, pengembangan ekonomi Islam sangat berkaitan dengan upaya mempertahankan warisan ilmu keislaman dan disisi lain berhadapan dengan pengaruh dari perkembangan ilmu ekonomi modern. Dan proses pemantapan ekonomi Islam untuk menjadi disiplin ilmu dan diakui keilmiahannya terus berlangsung. Selain itu perkembangan institusi ekonomi syariah juga terus mengalami perkembangan. Dengan demikian kurikulum ekonomi syariah diharapkan mampu merespon perkembangan sehingga akan menjadi kurikulum yang menarik dan dinamis. Selain itu kurikulum tersebut harus lah bersifat integratif, dimana aspek kognitif, afektif, dan psiko-motorik dapat berjalan dengan harmonis dan memberdayakan peserta didik. Wallahu a'lam bi al-shawab. Abdul Aziz Setiawan. Peneliti pada Pusat Penelitian STEI SEBI dan Analis pada International Institute of Islamic Finance (IIIF). (Telah dipublikasi di Majalah Hidayatullah edisi Agustus 2006).

Pendidikan Layanan Khusus

Kurikulum Khusus Penyandang Autis

Sabtu, 17 Mei 2008 - 10:50 wib

PENDIDIKAN bagi anak penyandang autis tidak sama dengan anak biasa. Kurikulum pendidikan yang disiapkan umumnya sangat individual.

Data yang dimiliki Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan, penyandang autis yang mengikuti pendidikan layanan khusus ternyata masuk lima besar dari seluruh peserta sekolah khusus.

Jumlah terbesar adalah penyandang tuna grahita (keterbatasan intelektual) berat dan ringan sebanyak 38.545 peserta, tuna rungu 19.199 peserta. Diikuti kemudian penyandang tuna netra 3.218 peserta, tuna daksa 1.920 peserta dan autis sebanyak 1.752 peserta.

Di Indonesia, sekolah yang khusus menangani autis berjumlah 1.752 sekolah. Lima besar provinsi yang paling banyak mendirikan sekolah autis adalah Jawa Barat sebanyak 402 sekolah, Jawa Timur 263 sekolah, Daerah Istimewa Yogyakarta 131 sekolah. Kemudian diikuti Sumatera Barat dan DKI Jakarta yang masing-masing memiliki 111 sekolah untuk penyandang autis.

Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional Eko Djatmiko Sukarso menyatakan, UU Sisdiknas No20 Tahun 2003 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi semua masyarakat. "Pemerintah mengakui dan melaksanakan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK) bagipenyandangautis," sebutnya.

Semua hal yang terkait dengan pembelajaran untuk anak-anak autis berpedoman pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun begitu, Eko mengatakan, Diknas memberikan kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk menentukan kurikulum bagi penyandang autis. Ini disebabkan setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mendidik penyandang autis.

Awal Psikolog dari sekolah khusus autis "Mandiga" di Jakarta, Dyah Puspita menyatakan, kurikulum autis harus dibuat berbeda-beda untuk setiap individu. Mengingat setiap anak autis memiliki kebutuhan berbeda. Ini sesuai dengan sifat autis yang berspektrum. Misalnya ada anak yang butuh belajar komunikasi dengan intensif, ada yang perlu belajar bagaimana mengurus dirinya sendiri dan ada juga yang hanya perlu fokus pada masalah akademis.

Penentuan kurikulum yang tepat bagi tiap-tiap anak, Dini Yusuf, pendiri homeschool untuk anak autis "Kubis" di Jakarta mengatakan, bergantung dari assessment (penilaian) awal yang dilakukan tiap sekolah. Penilaian ini perlu dilakukan sebelum sekolah menerima anak autis baru. Biasanya, penilaian melalui wawancara terhadap kedua orangtuanya. Wawancara ini untuk mengetahui latar belakang, hambatan, dan kondisi lingkungan sosial anak.

Selain itu, penilain awal ini juga melalui observasi langsung terhadap anak. Lamanya penilaian awal ini, menurut Dini,berbeda-beda."Tetapi, dari sana, kami lalu menentukan jenis terapi dan juga kurikulum yang tepat buat sang anak," ujarnya. Biasanya, terapi ini akan digabungkan dengan bermain agar lebih menyenangkan bagi anak autis.

Kepala Sekolah khusus autis, AGCA Centre Bekasi Ira Christiana, mengatakan, sekolahnya memiliki berbagai macam bentuk terapi bagi penyandang autis. Di antaranya, terapi terpadu, wicara, integritas, dan fisioterapi. "Terapi apa yang diberikan tergantung dari kondisi anaknya," sebutnya.

Perlakuan terhadap penyandang autis di atas umur lima tahun berbeda dengan penyandang autis di bawah umur lima tahun. Terapi penyandang autis di atas umur lima tahun lebih kepada pengembangan bina diri agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. "Ini wajib hukumnya karena mereka sudah waktunya untuk sekolah," ujar Ira.

Jika penyandang autis yang berumur di atas lima tahun belum bisa bersosialisasi sama sekali, maka akan diberikan pelatihan tambahan yang mengarah kepada peningkatan syaraf motorik kasar dan halus. Bagi penyandang yang sudah bisa bersosialisasi, maka akan langsung ditempatkan di sekolah reguler, dengan catatan mereka harus tetap mengikuti pelajaran tambahan di sekolah khusus penyandang autis.

Penyandang autis di bawah lima tahun diberikan terapi terpadu seperti terapi perilaku dan wicara. Terapi perilaku bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, meniru, dan okupasi. Terapi wicara dimulai dengan melakukan hal-hal yang sederhana, seperti meniup lilin, tisu, melafalkan huruf A,dan melafalkan konsonan.

Hal lain yang patut dicermati, menurut Ira, adalah konsistensi antara apa yang dilakukan di sekolah dengan di rumah. Jika terdapat perbedaan yang mencolok,kemajuan anak autis akan sulit dicapai. Anak mengalami kebingungan atas apa yang ada pada lingkungannya. Untuk itu, diperlukan komunikasi intensif antara sekolah dan orangtua.(sindo//nsa)

PENDIDIKAN bagi anak penyandang autis tidak sama dengan anak biasa. Kurikulum pendidikan yang disiapkan umumnya sangat individual.

Pendidikan Layanan Khusus

Indonesia Dapat Dijadikan Laboratorium Hidup Pendidikan Inklusif
Contributed by ririn
Monday, 02 June 2008

Denpasar,, Indonesia dapat dipromosikan menjadi laboratorium hidup pendidikan inklusif. Hal ini dilatarbelakangi oleh
keragaman budaya, bahasa, agama, serta kondisi alam yang terfragmentasi secara geologis dan geografis.
"Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk (menghadapi) permasalahan dan tantangan
pendidikan inklusif karena inilah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000," kata
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Konferensi Asia Pasifik Pendidikan Inklusif di Hotel
Sanur Paradise Plasa, Denpasar, Bali, Kamis (29/05/2008).

Hadir pada acara Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (Dirjen Mandikdasmen)
Suyanto, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang)
Depdiknas Mansyur Ramly, Sekretaris Ditjen Mandikdasmen Bambang Indriyanto, Direktur Pembinaan Sekolah Luar
Biasa Ekodjatmiko Sukarso, dan Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rachman.

Selain itu hadir Direktur Biro Pendidikan International (IBE) UNESCO Mrs. Clementina Acedo, Direktur UNESCO Kantor
Bangkok Sheldon Shaeffer, dan para perwakilan 20 negara Asia Pasifik yang memberikan perhatian khusus pada
pendidikan inklusif.

Mendiknas menyampaikan, pendidikan inklusif bukan hanya ditujukan untuk anak-anak cacat atau ketunaan, tetapi juga
bagi anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling
bawah, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak korban bencana
alam. "Anak-anak ini yang harus dilayani dengan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)," katanya.

Mendiknas mengatakan, untuk menangani pendidikan inklusif di Indonesia maka diperlukan strategi khusus. Dia
menyebutkan empat strategi pokok yang diterapkan pemerintah. Pertama, peraturan perundang-undangan yang
menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Kedua,
memasukkan aspek fleksibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal , dan informal.

Sementara strategi ketiga adalah menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lalu
strategi keempat adalah dengan mengoptimalkan peranan guru. Menurut Mendiknas, untuk menyelenggarakan
pendidikan inklusif dibutuhkan berbagai macam tipe guru yang ahli untuk segmen yang berbeda-beda seperti untuk anak
jalanan, daerah perbatasan dan daerah terpencil. "Guru-guru semacam ini penting dan tentunya sistem insentif untuk
guru juga menjadi sangat penting," katanya.

Mendiknas menjelaskan, berbagai sekolah khusus di Indonesia diantaranya adalah sekolah khusus untuk anak-anak
cacat, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, didirikan juga pusat-pusat pendidikan layanan
khusus di berbagai daerah seperti di daerah konflik dan daerah perbatasan. "Ada bahkan di Sarawak dan Sabah,
Malaysia sekarang sedang dikembangkan suatu unit pelayanan khusus pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI
(Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang bekerja di sana," katanya.

Clementina mengatakan, pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis untuk mencapai target pendidikan untuk
semua atau education for all. Pendidikan inklusif, kata dia, menjadi isu utama di kawasan Asia Pasifik karena adanya
berbagai macam perbedaan dan semakin menguatnya proses demokratisasi termasuk berkembangnya populasi anakanak
dan pemuda. "Perlu diterapkan peraturan yang fleksibel ke dalam sistem lokal sehingga memasukkan anak-anak
yang terpinggirkan sekaligus memberikan berbagai macam pilihan untuk mereka," katanya.

Sumber: Pers Depdiknas

Pendidikan Layanan Khusus

Sentra Pendidikan Layanan Khusus Ditambah

BANDUNG, KOMPAS - Pada tahun 2007, pemerintah berencana menambah dan mengembangkan sentra pendidikan layanan khusus, terutama di wilayah-wilayah bekas bencana, terpencil, dan perbatasan. Upaya ini merupakan bagian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya dari jalur pendidikan luar biasa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas, Eko Djatmiko, ditemui di sela-sela acara Spirit, ”Kreasi Gemilang Anak-anak Luar Biasa Indonesia", di Bandung, Kamis (16/11). Acara tahunan ini menghadirkan ratusan anak-anak berkebutuhan khusus dari 33 provinsi se-Indonesia.

Eko menjelaskan, sentra-sentra pengembangan yang dimaksud diantaranya wilayah Nunukan (Kalimantan Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), dan Rondo (NAD). Daerah-daerah yang menjadi pilot project ini dipilih berdasarkan permintaan dan analisis kebutuhan daerah.

”Program (pendidikan layanan khusus atau PLK) ini memang terbilang baru. Setahun terakhir bergulirnya. Sesuai dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 31, PLK ini ditujukan bagi siswa-siswa yang berada di daerah pelosok, terpencil, komunitas adat terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam,” ungkapnya.

Berbeda dengan pendidikan luar sekolah (PLS), sasaran PLK ini adalah siswa-siswa usia wajar dikdas 9 tahun. Keunikan dari program ini, metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan potensi anak didik.

Tahun 2006 ini, PLK ini diujicobakan di sedikitnya 12 daerah yang ada di tanah air, diantaranya Lampung, Medan, Batam, Makassar, Sulawesi Tengah dan Mataram. Di antara sejumlah sentra, lokasi pengungsian di Atambua (Nusa Tenggara Timur) dan KAT Suku Anak Dalam (Jambi) menjadi salah satu indikator keberhasilan program.

Menurut Eko, program strategis ini diharapkan bisa efektif membantu pencapaian target wajar dikdas, khususnya di daerah yang sulit terjangkau pendidikan jalur reguler. ”Tahun 2006 ini, saya berutang 54.000 anak difabel usia sekolah (wajar dikdas) yang tidak bersekolah. Padahal, jumlah ini baru sepertiga dari seluruh siswa pendidikan khusus,” ujarnya kemudian.

Anggaran ditingkatkan

Untuk mendukung rencana tersebut, Depdiknas mengimbanginya dengan pengajuan penambahan alokasi anggaran dalam APBN 2007 mendatang. Kenaikannya, mencapai 35 persen dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp 365 miliar. Dari total Rp 365 miliar anggaran PSLB, 30 persen diantaranya ditujukan untuk PLK.

Agus Prasetyo, penanggung jawab sebuah PLK yang beroperasi di daerah bencana khususnya NAD, menyambut baik penambahan alokasi anggaran tersebut. ”Ini tentunya sangat baik. Bisa mendukung operasional dan pengembangan kualitas tutor. Apalagi, selama ini kegiatan (PLK) ini sifatnya sukarela. Padahal, jangkauan daerah sangat luas,” ucapnya.(JON)

Pendidikan Layanan Khusus

PK-PLK Dalam Penyediaan SDM

Posted in March 6th, 2009

by hermantosupriyanto in Uncategorized

PENDIDIKAN KHUSUS - PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Dalam Kajian Penyediaan Sumber Daya Manusia

Oleh: Hermanto SP

Berpijak dari Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pasal 32 ayat (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, juga pada ayat (2) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Antara ayat yang satu dengan ayat kedua tentu memiliki makna dan tujuan filosofis yang sangat jauh berbeda. Pada ayat satu memberikan tempat akan individu yang berkelainan sedangkan ayat dua lebih disebabkan karena suatu keadaan yang tidak saja datang dari kondisi pribadinya.

Pendidikan Layanan Khusus

Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan Khusus
Ditulis oleh Rahmintama
Thursday, 27 March 2008

Mandikdasmen (Atambua, NTT): "Tatapan anak-anak itu begitu penuh harapan ketika kami datang" BEGITULAH petikan yang diutarakan oleh salah satu staf dari lima staf dari Direktorat Pembinaan SLB yang datang khusus melihat secara dekat kondisi anak-anak pengungsi di Atambua, Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timor Leste, awal Maret lalu.

Setelah Timor Timur (Timtim) berdaulat menjadi Timor Leste beberapa tahun lalu kemudian disusul dengan kondisi politik dan keamanan Timor Leste bulan Februari 2008 yang tidak kondusif, mengakibatkan banyak pengungsi yang 'lari' ke wilayah RI, Atambua.

Para pengungsi itu ditempatkan dibeberapa wilayah di NTT. Biasanya tempat tinggal mereka dekat dengan markas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Hal ini agar para pengungsi dapat dipantau lebih dekat oleh pihak keamanan.

Untuk perjalanan darat dari ibukota NTT yaitu Kupang menuju Atambua akan menempuh waktu enam hingga tujuh jam. Melewati empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Bone.

Sementara perjalanan lewat udara, kurang dari setengah jam. Namun jadwal perjalanan melalui udara terbatas. Pesawat kecil yang dapat mengangkut puluhan orang itu hanya ada dua minggu sekali.

Ribuan Anak Pengungsi

Ada tiga titik wilayah konsentrasi di Kabupaten Belu yang menjadi target pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Kota Atambua ini yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin.

Anak-anak korban konflik dan anak pengungsi di wilayah ini mencapai ratusan. Bahkan kabarnya bisa lebih dari 1.000 anak.

Anak-anak ini merupakan anak berusia sekolah 7-18 tahun. Mereka terdiri dari anak-anak yatim-piatu, anak-anak yang terpisah karena orang tuanya masih berada di Timor Leste, dan anak pengungsi dari orang tua yang ekonomi tidak mampu.

Bantuan Alat

Pada dasarnya mereka sudah mengenal baca, tulis dan hitung. Sehingga tidak ada kesulitan dalam pengembangan pendidikan selanjutnya.

Sehingga pihak pengelola layanan pendidikan di ketiga kelurahan ini menginginkan pendidikan yang layak bagi anak-anak pribumi yang kurang mampu dan anak-anak pengungsi ini. Karena saat ini sarana dan fasilitas masih terbatas. Selain buku-buku pelajaran, diperlukan sarana keterampilan seperti alat bengkel otomotif, alat tenun, alat jahit, dan alat boga.

"Kami mohon bantuan untuk penye-diaan fasilitas proses belajar mengajar dan sarana keterampilan lainnnya. Pasalnya saat ini sarana belajar dan keterampilan belum memadai. Saat ini anak-anak belajar di ruang kelurahan," kata Mikhael Mali sekalu Kepala Kelurahan Fatubanao.

Anak-anak yang ditampung dalam proses belajar mengajar di Fatubanao ada sebanyak 60 anak. Mereka berusia antara 12-19 tahun ini merupakan campuran dari anak-anak pribumi Atambua dan anak-anak eksodus dari Timor Leste.

Sementara di Kelurahan Tenuki'ik ada sebanyak 20 anak yang berusia 13-17 tahun. Sebanyak 16 anak diantaranya merupakan anak pengungsi.

Sedangkan di Kelurahan Manumutin ada sebanyak 35 anak. Seluruhnya anak pengungsi. Sebanyak 33 orang merupakan usia sekolah yaitu 16-18 tahun. Dua orang lainnya berusia 19 tahun dan 30 tahun.

Layanan Tutor

Selama ini, anak-anak itu diberikan pembekalan pendidikan dan keterampilan oleh lima tutor yang dibina oleh Yayasan Purnama Kasih. Agar para tutor ini merasa nyaman dalam membina anak-anak pengungsi itu, mereka diberikan honor Rp 600.000 dan sejumlah asuransi yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian senilai Rp 2juta per bulan.

"Ini belumlah sebanding dengan pengabdian mereka dalam membina anak-anak ini," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih.

Saat ini mereka belajar dua hari dalam seminggu. Satu hari mereka belajar formal dan hari lainnya belajar keterampilan selama 2-3 jam. Anak-anak yang ditampung dalam pelayanan pendidikan ini nantinya akan bergabung dalam Sekolah PLK di Atambua.

"Mereka akan memperoleh 20 persen muatan pendidikan formal dan 80 persen keterampilan dengan kearifan lokal," kata Ahryanto.

Anak Pengungsi Itu Jadi Penambang Batu

Ketiga kelurahan di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yaitu Fatubanao, Tenuki'ik, dan Manumutin merupakan daerah rawan kriminal seperti pemalakan, penodongan, perampokan, perkelahian dan pembunuhan. Banyak juga yang suka mengemis.

"Pada dasarnya para pengungsi ini memiliki karakter yang mudah curiga dengan orang, terutama orang asing," ujar Ahryanto, Direktur Yayasan Purnama Kasih yang menjadi pemandu perjalanan ke Atambua. Namun hal tersebut dapat diminimalisir karena sebagian besar wilayah ini dikuasai oleh TNI-AD.

Anak-anak yatim-piatu dan mereka yang terpisah dengan orang tuanya, biasanya ditampung oleh para sanak keluarga yang berada di Atambua. Namun keluarga yang menampung anak-anak ini juga tidak sanggup untuk membiayai sekolah mereka.

Bagi anak-anak pribumi (Atambua) dari keluarga yang kurang mampu mereka mesti bertahan hidup bersama orang tuanya dengan berkebun atau berdagang, bahkan tak sedikit yang menjadi tukang ojek.

Sementara anak-anak pengungsi dan korban konflik tidak banyak yang bisa mereka lakukan, sehingga hal ini yang menyebabkan kerawanan di daerah tersebut. Namun anak-anak yang mandiri, mereka akan ikut serta menjadi 'penambang' batu kali. Jumlah penambang batu ini mencapai ratusan anak usia sekolah.

Anak-anak tersebut menjadi penambang untuk menyambung hidupnya, karena kabarnya tidak banyak keluarga setempat yang mau memelihara mereka karena berbagai macam alasan.

Batu kali itu dikumpulkan dari sepanjang Sungai Talao, yaitu sungai besar yang melintasi Kota Atambua di wilayah Fatubanao. Setiap rit atau sekitar tiga kubik batu yang telah dipecahkan atau batu-batu kecil dihargai Rp 200.000. Lalu batu-batu itu dijual kepada agen digunakan sebagai pembangunan jalan, atau pengecoran bangunan.***(rht)